Berita Desa Lombok Barat– Pemerintah Desa Lombok Barat resmi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026 dalam Musyawarah Desa (Musdes) yang digelar di Aula Kantor Desa, Senin (16/02/2026). Musdes ini di hadiri langsung oleh Camat Tinombo yang baru sekaligus perkenalan, dan pihak-pihak terkait. Musdes kali ini berjalan lancar namun penuh kesedihan bagi warga akibat adanya efisiensi anggaran yang signifikan.
Kabar mengejutkan terkait pendapatan transfer Dana Desa. Berdasarkan regulasi terbaru, yakni PMK No. 7 Tahun 2026, alokasi Dana Desa (DD) untuk Desa Lombok Barat mengalami penurunan drastis.
Perbandingan anggaran tersebut mencatat angka yang cukup kontras:
-
Tahun 2025: Rp1.200.000.000 (1,2 Miliar)
-
Tahun 2026: Rp374.000.000
Penurunan lebih dari 65% ini memaksa pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk melakukan "ikat pinggang" dan merombak total rencana pembangunan yang sebelumnya telah disusun dalam RKPDes.
Kepala Desa Lombok Barat dalam sambutannya menyampaikan bahwa dengan sisa anggaran yang ada, pemerintah desa tidak memiliki banyak ruang gerak untuk pembangunan infrastruktur fisik skala besar. Anggaran tahun ini akan difokuskan sepenuhnya untuk mendukung program prioritas nasional yang diamanatkan pemerintah pusat.
"Kondisi keuangan kita sedang tidak baik-baik saja akibat kebijakan pusat. Dengan angka 374 juta rupiah, kita harus sangat selektif. Prioritas utama adalah penanganan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan program kesehatan nasional," ujar Kades saat MUSDES.
Meski sempat diwarnai diskusi alot mengenai pemangkasan beberapa usulan warga, Musdes akhirnya menyepakati beberapa poin penting:
- Penguatan Desa Digital Penguatan desa digital (Website Desa, internet desa, dan literasi digital).
-
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa: Tetap dialokasikan bagi keluarga penerima manfaat sesuai kriteria terbaru, 12 Keluarga Penerima Manfaat
-
Layanan Kesehatan & Pencegahan Stunting: Menjadi prioritas demi mencapai target nasional.
-
Operasional Pemerintah Desa: Efisiensi maksimal pada belanja barang dan jasa.
Ketua BPD Lombok Barat menegaskan bahwa transparansi adalah kunci di tengah minimnya anggaran. Ia berharap masyarakat dapat memaklumi jika banyak usulan fisik yang belum bisa terealisasi di tahun anggaran ini.
Berita Desa Lombok Barat